PENGARUH BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDES) “KEMBAR SARI “ TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MELALUI POTENSI DESA BANYUASIN KEMBARAN
Keywords:
Village Fund, Village Owned EnterprisesAbstract
Village-Owned Enterprises, hereinafter referred to as BUMDes, are an alternative to improving the regional economy in rural areas, and are usually managed by local residents, for education and training, BUMDes are of course tailored to the needs, so from the start you must know what needs are needed to realize success of BUMDes, training or education for villages that are about to establish BUMDes or do not have sufficient resources to establish BUMDes, so the education and training needed are basic accountants and how to establish BUMDes and the position of BUMDES has not been completely regulated in statutory regulations. existing or PERDEs (Village Regulations) on the basis of a Village Head Decree. The purpose of this study was to analyze the use of village funds in Banyuasin Kembaran Village in accordance with the PDIT Permendesa and to analyze what factors hinder the process of using village funds in Banyuasin Kembaran Village for BUMDes development.The form of research used is descriptive , with data collection techniques through interviews with informants who are considered to have the potential to provide information about BUMDes in Banyuasin Kembaran Village. The results of this problem show that the human resources of the village apparatus are different, the development of the economic base in rural areas has long been carried out by the government through various programs. However, these efforts have not yielded the satisfactory results that we all wanted. Many factors contributed to the unsuccessfulness of these programs. One of the most dominant factors is too large a government intervention, as a result it inhibits the creativity and innovation of rural communities in managing and running economic machines in rural areas.
References
Inrizal, E, 2006. Memahami Konsep Pedesaan dan Tipologi Desa di Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas AndalanSugiyono, 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.Widjaja, 2005 Otonomi Desa, Jakarta: Raja Grafindo Persada(Proceedings of the Seminar/ Conference)Agungnanto, E.Y., Arianti, F., Kushartono, E.W.,& Darwanto, D. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, 13(1)Rahman, A. (2015). Peranan Badan USAha Milik Desa (Bumdes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu).Jurnal Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, 2(1).Ramadana, Coristya Berlian. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa.Jurnal Administrasi Publik, 2013, 1.6: 1068-1076Peraturan Desa No 5 Tentang Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2018 Desa Banyuasin KemnaranPeraturan Desa Banyuasin Kembaran Nomor 07 tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Desa Banyuasin Kembaran Nomor 03 tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.Peraturan Desa Banyuasin Kembaran Nomor 05 tahun 2020 Tentang Perubahan Ke Dua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.Peraturan Kepala Desa Banyuasin Kembaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kepada Masyarakat terdampak Pandemi Covid 19 Desa Banyuasin Kembaran tahun 2020Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan danadesa.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan dana desa.Peraturaran Desa No 8 Pendirian BUMDs KEMBAR SARIPermendagri No.113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Permendagri No.114tahun 2014 Tentang Pedoman PembangunanDesa.Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa..Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004Tentangsistem Perencanaan PembangunanNasionalUndang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
